Sejarah perpustakaan di Indonesia tergolong masih muda jika dibandingkan
dengan negara Eropa dan Arab. Jika kita mengambil pendapat bahwa sejarah
perpustakaan ditandai dengan dikenalnya tulisan, maka sejarah perpustakaan di
Indonesia dapat dimulai pada tahun 400-an yaitu saat lingga batu dengan tulisan
Pallawa ditemukan dari periode Kerajaan Kutai. Musafir Fa-Hsien dari tahun 414M
menyatakan bahwa di kerajaan Ye-po-ti, yang sebenarnya kerajaan Tarumanegara
banyak dijumpai kaum Brahmana yang tentunya memerlukan buku atau manuskrip keagamaan
yang mungkin disimpan di kediaman pendeta.
Pada sekitar tahun 695 M, di Ibukota Kerajaan Sriwijaya hidup lebih
dari 1000 orang biksu dengan tugas keagamaan dan mempelajari agama Budha
melalui berbagai buku yang tentu saja disimpan di berbagai desa. Di pulau Jawa,
sejarah perpustakaan tersebut dimulai pada masa Kerajaan Mataram. Hal ini
karena di kerajaan ini mulai dikenal pujangga keraton yang menulis berbagai
karya sastra. Karya-karya tersebut seperti Sang Hyang Kamahayanikan yang memuat
uraian tentang agama Budha Mahayana. Menyusul kemudian sembilan parwasari
cerita Mahabharata dan satu kanda dari epos Ramayana. Juga muncul dua kitab
keagamaan yaitu Brahmandapurana dan Agastyaparwa. Kitab lain yang terkenal
adalah Arjuna Wiwaha yang digubah oleh Mpu Kanwa. Dari uraian tersebut nyata bahwa
sudah ada naskah yang ditulis tangan dalam media daun lontar yang diperuntukkan
bagi pembaca kalangan sangat khusus yaitu kerajaan. Jaman Kerajaan Kediri
dikenal beberapa pujangga dengan karya sastranya. Mereka itu adalah Mpu Sedah
dan Mpu Panuluh yang bersama-sama menggubah kitab Bharatayudha. Selain itu Mpu
panuluh juga menggubah kitab Hariwangsa dan kitab Gatotkacasrayya. Selain itu
ada Mpu Monaguna dengan kitab Sumanasantaka dan Mpu Triguna dengan kitab resnayana.
Semua kitab itu ditulis diatas daun lontar dengan jumlah yang sangat terbatas
dan tetap berada dalam lingkungan keraton.
Periode berikutnya adalah Kerajaan Singosari. Pada periode ini tidak
dihasilkan naskah terkenal. Kitab Pararaton yang terkenal itu diduga ditulis
setelah keruntuhan kerajaan Singosari. Pada jaman Majapahit dihasilkan buku
Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Sedangkan Mpu Tantular menulis
buku Sutasoma.
Pada Kegiatan penulisan dan penyimpanan naskah masih terus dilanjutkan
oleh para raja dan sultan yang tersebar di Nusantara. Misalnya, jaman kerajaan
Demak, Banten, Mataram, Surakarta Pakualaman, Mangkunegoro, Cirebon, Demak,
Banten, Melayu, Jambi, Mempawah, Makassar, Maluku, dan Sumbawa. Dari Cerebon
diketahui dihasilkan puluhan buku yang ditulis sekitar abad ke-16 dan ke-17. .
Perpustakaan mulai didirikan mula-mula untuk tujuan menunjang program
penyebaran agama mereka. Berdasarkan sumber sekunder perpustakaan paling awal
berdiri pada masa ini adalah pada masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compaqnie)
yaitu perpustakaan gereja di Batavia (kini Jakarta) yang dibangun sejak 1624.
pada abad ke-17 Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan (kini
layanan seperti ini disebut dengan pinjam antar perpustakaan atau interlibrary
loan).
Lebih dari seratus tahun kemudian berdiri perpustakaan khusus di
Batavia. Pada tanggal 25 April 1778 berdiri Bataviaasche Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen (BGKW) di Batavia. Bersamaan dengan berdirinya lembaga
tersebut berdiri pula perpustakaan lembaga BGKW. Pendirian perpustakaan lembaga
BGKW tersebut diprakarsai oleh Mr. J.C.M. Rademaker, ketua Raad van Indie
(Dewan Hindia Belanda). Ia memprakarsai pengumpulan buku dan manuskrip untuk
koleksi perpustakaannya. Perpustakaan ini kemudian mengeluarkan katalog buku
yang pertama di Indonesia.
Pada tahun 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada
Pemerintah Republik Indonesia dan namanya pun diubah menjadi Museum Pusat.
Koleksi perpustakaannya menjadi bagian dari Museum Pusat dan dikenal dengan
Perpustakaan Museum Pusat. Nama Museum Pusat ini kemudian berubah lagi menjadi
Museum Nasional, sedangkan perpustakaannya dikenal dengan Perpustakaan Museum
Nasional. Pada tahun 1980 Perpustakaan Museum Nasional dilebur ke Pusat
Pembinaan Perpustakaan. Perubahan terjadi lagi pada tahun 1989 ketika Pusat
Pembinaan Perpustakaan dilebur sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia.
Perkembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia dimulai pada
awal tahun 1920an. Mengikuti berdirinya sekolah tinggi, misalnya seperti
Geneeskunde Hoogeschool di Batavia (1927) dan kemudian juga di Surabaya dengan
STOVIA; Technische Hoogescholl di Bandung (1920), Fakultait van Landbouwwentenschap
(er Wijsgebeerte Bitenzorg, 1941), Rechtshoogeschool di Batavia (1924), dan
Fakulteit van Letterkunde di Batavia (1940). Setiap sekolah tinggi atau
fakultas itu mempunyai perpustakaan yang terpisah satu sama lain.
Di samping perpustakaan yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda,
sebenarnya tercatat juga perpustakaan yang didirikan oleh orang Indonesia.
Pihak Keraton Mangkunegoro mendirikan perpustakaan keraton sedangkan keraton
Yogyakarta mendirikan Radyo Pustoko. Sebagian besar koleksinya adalah naskah
kuno. Koleksi perpustakaan ini tidak dipinjamkan, namun boleh dibaca di tempat.
Pada masa penjajahan Jepang hampir tidak ada perkembangan perpustakaan yang
berarti. Jepang hanya mengamankan beberapa gedung penting, di antaranya
Bataviaasch Genootschap van Kunten Weetenschappen. Selama pendudukan Jepang
openbareleeszalen ditutup. Volkbibliotheek dijarah oleh rakyat dan lenyap dari
permukaan bumi. Karena pengamanan yang kuat pada gedung Bataviaasch Genootschap
van Kunten Weetenschappen, maka koleksi perpustakaan ini dapat dipertahankan,
dan merupakan cikal bakal dari Perpustakaan Nasional.
Perkembangan pasca kemerdekaan mungkin dapat dimulai dari tahun 1950an
yang ditandai dengan berdirinya perpustakaan baru. Pada tanggal 25 Agustus 1950
berdiri perpustakaan Yayasan Bung Hatta dengan koleksi yang menitikberatkan
kepada pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia. Tanggal 7 Juni
1952 perpustakaan Stichting voor culturele Samenwerking, suatu badan kerjasama
kebudayaan antara pemerintah RI dengan pemerintah Negeri Belanda, diserahkan
kepada pemerintah RI. Kemudian oleh Pemerintah RI diubah menjadi Perpustakaan
Sejarah Politik dan Sosial Departemen P & K.
Dalam rangka usaha melakukan pemberantasan buta huruf di seluruh pelosok
tanah air, telah didirikan Perpustakaan Rakyat yang bertugas membantu usaha
Jawatan Pendidikan Masyarakat melakukan usaha pemberantasan buta huruf
tersebut. Pada periode ini juga lahir Perpustakaan Negara yang berfungsi sebagai
perpustakaan umum dan didirikan di ibukota provinsi. Perpustakaan Negara yang
pertama didirikan di Yogyakarta pada tahun 1949, kemudian disusul Ambon (1952);
Bandung (1953); Ujung Pandang (Makassar) (1954); Padang (1956); Palembang
(1957); Jakarta (1958); Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru dan
Surabaya (1959). Setelah itu menyusul kemudian Perpustakaan Nagara di
Banjarmasin (1960); Manado (1961); Kupang dan Samarinda (1964). Perpustakaan
Negara ini dikembangkan secara lintas instansional oleh tiga instansi, yaitu
Biro Perpustakaan Departemen P & K yang membina secara teknis, Perwakilan
Departemen P & K yang membina secara administratif, dan pemerintah daerah
tingkat provinsi yang memberikan fasilitas.